Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilu Kada) Jember, dipastikan akan dipantau secara ketat. Tidak hanya Panwaslu Kada dan pengawas independen yang akan mengawasi pemilu kada, namun DPRD Jember dipastikan akan mengawasi juga. DPRD Jember dalam waktu dekat, dipastikan akan membuat Panitia Khusus (Pansus), yang akan mengawasi jalannya Panwaslu Kada mendatang. Kaitan persoalan ini, yang menjadi pertanyaan adalah, mendesakkah pembentukan pansus Panwaslu Kada? Kemudian, bagaimana tugas pansus tersebut? Bagaimana pandangan pengamat soal pansus Panwaslu Kada ?

Aktivis mahasiswa pertanyakan klaim pemerintah kabupaten Jember yang menyebutkan bahwa kabupaten Jember bebas buta aksara. dalam aksi unjuk rasa memperingati hari perempuan internasional yang jatuh hari ini, PMII cabang Jember mendesak DPRD Jember menelusuri kebenaran klaim pemkab tersebut.

DPP PKB saat ini sudah mengantongi nama calon bupati yang akan diusung PKB dalam pemilu kada Jember. Namun ketua umum DPP PKB Muhaimin Iskandar minta ketua DPC PKB Jember Miftahul Ulum maju sebagai wakil bupatinya. Karena DPC PKB Jember belum memutuskan, DPP menunda rekomendasi  sambil menunggu keputusan DPC PKB Jember.

Setelah sempat kebingungan, akhirnya beberapa waktu lalu, KPU Kabupaten Jember bisa bernafas lega. Mengapa demikian? Itu lantaran, anggaran untuk pelaksanaan Pemilu Kada Jember putaran pertama, sudah dipastikan dapat dipergunakan alias sudah cair. Untuk pelaksanaan Pemilu Kada mendatang, Pemkab Jember melalui APBD, menganggarkan dana sebesar 33 Miliar Rupiah. Dengan asumsi, Pemilu Kada terjadi dua putaran, putaran pertama 25 miliar dan 8 miliar rupiah untuk putaran kedua. Jika memang demikian, bagaimana peruntukan anggaran Pemilu Kada di KPU? Kemudian, untuk apa saja penggunaannya? Dan bagaimana pula pengawasan atau kontrol dari dewan?

PT. KAI DAOP IX Jember terus melakukan penertiban aset yang selama ini dikuasai pihak lain. Salah satunya yang ditempati oleh salah satu radio dan kantor pajak  Bondowoso.