Seperti diberitakan, untuk ketiga kalinya rapat badan musyawarah DPRD Jember yang mengagendakan pembahasan R-APBD terpaksa gagal, lantaran belum memenuhi kuorum. Dari 25 anggota banmus, yang hadir hanya sebelas orang. Padahal rapat bisa dimulai apabila telah kuorum, atau anggota yang harus hadir minimal 13 orang.

Persoalan tersebut mendapat respon dari beberapa elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lsm Jember. Mereka menyayangkan sikap 14 anggota banmus, yang selalu tidak hadir pada saat rapat.

Koordinator LSM Elpamas jember Bambang Irawan mengatakan, apa yang dilakukan 29 orang anggota dewan termasuk 14 orang anggota banmus, tidak mencerminkan sikap sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, sejatinya mereka tdak menghalang-halangi proses pembahasan apbd yang saat ini sudah terlambat penetapannya.

Bambang juga mempertanyakan fungsi yang melekat pada anggota dewan, seperti fungsi legislasi pengawasan dan budgeting atau penganggaran. Dengan sikap tidak hadir dalam rapat banmus, mereka telah berkhianat kepada rakyat.

Menyikapi ketidakhadiran 14 anggota banmus, Wakil Ketua DPRD Jember Miftahul Ulum mengatakan, jika memang ada itikad baik dari anggota dewan yang berasal dari fraksi pendukung, tetap saja hadir dalam rapat banmus.

Jika memang nantinya muncul persoalan yang harus dibahas, bisa dibicarakan menjadi salah satu agenda rapat banmus. Tetapi ulum melihat memang sengaja ada upaya dari anggota fraksi pendukung untuk menggagalkan pembahasan R-APBD 2011.

Senada dengan Ulum, Anggota Banmus Dari Fraksi Keadilan Sejahtera, Yuli Priyanto menilai ketidakhadiran 14 anggota banmus merupakan kejahatan sistemik. Mengapa demikian? Karena semua kegiatan di DPRD Jember, termasuk pembahasan apbd muaranya ada di banmus. Jika rapat banmus gagal maka secara otomatis semua kegiatan tidak akan bisa berjalan.

Gerakan yang dilakukan oleh fraksi pendukung sudah terkoordinir dengan baik, buktinya lanjut Yuli, tidak ada satupun anggota fraksi yang hadir. Bahkan mayoritas alasan ketidakhadiran 14 anggota itu karena sakit

Yuli mengaku tidak habis fikir dengan sikap anggota koalisi itu. Karena kata dia, dampak tak ditetapkannya apbd sangat luar biasa terhadap pembangunan di Kabupaten Jember. Bisa-bisa pembangunan tahun 2011 di Jember tidak akan mengalami perkembangan.

Sementara Ketua Fraksi Golkar Yudi Hartono membantah fraksi koalisi akan memboikot pembahasan apbd. Menurutnya, sejak awal pihaknya mendukung pembahasan apbd tahun 2011 dan tidak akan pernah memboikotnya.

Saat ini kata Yudi, di internal DPRD Jember, ada krisis kepercayaan dari 29 anggota kepada pimpinan, dengan bukti adanya surat mosi tidak percaya. Untuk itulah saat ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah surat tersebut.

Yang jelas menurutnya, jika mosi tersebut tidak segera dibahas, tentu 29 anggota fraksi pendukung tetap tidak akan mengikuti seluruh kegiatan di dewan. Yudi menduga, isu boikot yang dihembuskan di tengah masyarakat, sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk mengalihkan isu. Sehingga ada kesan yang muncul, fraksi koalisi pendukung tidak pro terhadap rakyat.

Sebenarnya pada tahun 2010 lalu, Banleg DPRD Jember menargetkan dua raperda inisiatif yang dihasilkan. Dua perda itu, perda kawasan bencana alam dan perda RT/ RW. Namun entah mengapa hingga awal tahun 2011 belum ada satupun perda yang dihasilkan.

Anggota Banleg DPRD Jember Eko Purwanto mengakui jika pada tahun 2010 lalu menargetkan ada dua raperda yang dihasilkan. Namun karena ada beberapa kegiatan seperti pemilu kada, banleg belum sempat melakukan koordinasi.

Apalagi lanjut Eko, dengan kondisi seperti saat sekarang, dimana masih ada tarik ulur terhadap pembahasan APBD, akan sangat berpengaruh terhadap kelanjutan penetapan raperda tersebut.

Eko mengaku, sebenarnya banleg sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menetapkan raperda tersebut, namun kondisinya saat itu bahkan hingga sekarang sangat tidak memungkinkan untuk membahasnya.

Sementara Ketua Komisi C DPRD Jember Mohammad Asir mengatakan, ada dua perda tarif yang sebenarnya harus direvisi pada akhir tahun lalu. Yakni perda air bawah tanah dan perda penyesuaian perubahan hak atas tanah.

Namun kenyataannya hingga sekarang dua perda tersebut tak dibahas oleh banleg, sehingga jember berpotensi kehilangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 10 miliar rupiah dari pajak dua perda tersebut.

Komisi C Kata Asir, sebenarnya sudah mengusulkan dua perda tersebut ke banleg untuk segera dibahas. Namun sayangnya hingga hari ini belum ada kejelasan. Untuk itulah Komisi C berinisiatif, agar tidak kehilangan PAD, akan melakukan koordinasi dengan semua pihak, seperti Kejaksaan Negeri Jember, Dispenda, Notaris, untuk membahas sekaligus mencari jalan keluar terhadap persoalan tersebut.

Secara terpisah Koordinator Lsm Forum Komunikasi Anak Bangsa Jember, Suharyono, menyayangkan belum munculnya raperda inisiatif dari dewan. Padahal Banleg telah bekerja kurang lebih satu tahun lamanya.

Apalagi kata Suharyono, pada tahun 2010 lalu banleg telah menargetkan akan menyelesaikan dua raperda inisiatif. Ini membuktikan banleg periode sekarang belum produktif. Persoalan pemilu kada sebenarnya tidak perlu dijadikan alasan oleh banleg. Sebenarnya wakil rakyat tinggal mengatur jadwal saja untuk membahas perda tersebut.

Suharyono berharap, pada tahun 2011 banleg bisa segera menyelesaikan beberapa perda yang memang menjadi PR, apalagi sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan beberapa persoalan.

Sungguh aneh memang, namun itulah realitas dunia politik, setiap menit atau bahkan tiap hitungan detik semua bisa berubah, tergantung kompromi yang dilakukan. Jika memang demikian persoalannya, apa sebenarnya yang mendasari perubahan sikap fraksi yang semula sepakat meneruskan pembahasan R-APBD? Kemudian mungkinkah sikap fraksi ini akan mengganggu jalannya pembahasan APBD di DPRD Jember?

Memang terasa aneh perubahan sikap tiga fraksi tersebut, sebab sebelumnnya kepada sejumlah media, seperti Ketua Fraksi Golkar Yudi Hartono, melalui pesan singkat yang dikirim kepada Kiss Fm mengatakan, ada tiga point penting yang disepakati oleh rapat pimpinan dan ketua fraksi, yang diantaranya sepakat untuk melanjutkan pembahasan R-APBD.

Bahkan pada saat dikonfirmasi oleh Kiss Fm sebelumnya, Yudi sendiri mengaku tidak akan memboikot penetapan R-Apbd. Saat itu dia berasalan jika apbd menyangkut 2 juta lebih masyarakat jember yang harus diselamatkan bersama oleh eksekutif dan legislatif. Hanya saja selang beberapa waktu kemudian, yudi menyatakan kekecewaannya terhadap empat pimpinan Dprd Jember, lantaran pada saat menghadap gubernur, pimpinan belum meminta persetujuan 50 anggota dewan.

Bahkan Wakil Ketua Dpd Golkar Jember itu memosi tidak percaya pimpinan dan meminta agar pimpinan turun dari jabatannya. Selain itu, sebagai konsekuensi logis mosi tersebut, fraksinya tidak akan menghadiri seluruh kegiatan di dewan termasuk pembahasan R-APBD tahun 2011.

Tak jauh berbeda dengan Yudi, ketua Fraksi Pdi-P Indonesia Raya, Bukri juga berpendapat sama. Bahkan Bukri mendesak agar seluruh Pimpinan Dprd Jember mundur dari jabatannya, lantaran terlah mengkhianati seluruh anggota dewan.

Sebagai konsekuensi logis sikap tersebut, dalam rapat apapun fraksi PDIP Indonesia Raya tidak akan menghadirinya. Kecuali rapat tersebut membahas persoalan surat mosi tidak percaya yang dilayangkan kepada pimpinan.

Pendapat bukri nampaknya agak bertentangan dengan pendapat Ketua Komisi C Mohammad Asir. Sebelumnya Asir mengatakan, ada PR besar yang harus diselesaikan bersama oleh legislatif maupun eksekutif, yakni penetapan apbd tahun 2011.

Bahkan kakak kandung wakil bupati non aktif itu menegaskan, pada saat pembahasan dan penetapan R-APBD, fraksinya tidak akan melakukan aksi boikot dan penolakan. Bagi Asir, justru anggota dewan yang akan melakukan aksi boikot tidak pernah belajar menghargai masyarakat jember.

Sementara Anggota Fraksi Keadilan Sejahtera Dprd Jember Syahroni mengatakan, sejak awal fraksinya tetap konsisten agar APBD tahun 2011 segera ditetapkan. Apalagi polemik pj sudah terjawab dengan hasil konsultasi ke kemendagri beberapa waktu lalu.  Untuk itulah kata Syahroni, pihaknya meminta kepada pimpinan dprd jember agar segera mengagendakan rapat banmus untuk menjadwal pembahasan apbd

Secara terpisah, Ketua Dprd Jember Saptono Yusuf meminta kepada seluruh fraksi di Dprd Jember agar konsisten terhadap hasil rapat pimpinan dan ketua fraksi beberapa waktu lalu. Ada tiga point yang menjadi kesepakatan, untuk menjawab polemik yang terjadi di jember.

Point yang sangat krusial adalah seluruh ketua fraksi yang hadir sepakat agar pembahasan apbd dilanjutkan. Selain itu melakukan konsultasi ke kemendagri dan meminta fatwa kepada mahkamah agung.

Informasi yang berhasil dikumpulkan Kiss Fm di beberapa SKPD terdapat kekosongan jabatan kepala. Seperti kepala bapemas yang mutasi ke Pemprov Jatim dan Asisten III Pemkab Jember yang barus saja pension.

Penjabat Bupati Jember Teddi Zarkasi kepada sejumlah wartawan menerangkan, ada empat hal yang tidak boleh dilakukan oleh dirinya sebagai Pj bupati. Diantaranya membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan bupati sebelumnya, menganulir seluruh kebijakan bupati sebelumnya, melakukan pemekaran wilayah dan mutasi.

Namun demikian, khusus untuk kebijakan mutasi masih ada pengeculian. Menurutnya, seorang Pj berhak melakukan mutasi apabila mendapat izin dan persetujuan dari mendagri dan Gubernur Jawa Timur.

Meski demikian kata Zarkasi, sejauh ini dirinya belum berfikir akan melakukan gerbong mutasi. Gerbong mutasi akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan di jember, seperti adanya kekosongan jabatan di beberapa SKPD.

Zarkasi sendiri mengaku, akan berkonsentrasi untuk menyelesaikan pembahasan R-APBD Tahun 2011, sebab penetapan apbd berkaitan erat dengan nasih 2 juta lebih Masyarakat Jember. Untuk itulah zarkasi meminta kepada seluruh pejabat di lingkungan Pemkab Jember, agar fokus terhadap pelayanan kepada masyarkaat.

Sementara Wakil Ketua Komisi A DPRD Jember Sumpono berpendapat, proses mutasi di lingkungan Pemkab Jember harus segera di lakukan. Politisi Gerindra itu menilai, ada beberapa pejabat yang saat ini sudah tidak mumpuni untuk memimpin SKPD.

Yang tak kalah pentingnya, pada saat sebelum melakukan proses mutasi, baperjakat harus melakukan kajian mendalam, terkait profil seseorang yang akan dipromosikan sebagai kepala SKPD. Jangan sampai lanjut Sumpono persoalan like and dislike, kemudian kedekatan emosional, menjadi pertimbangan utama pada saat melakukan proses mutasi.

Secara terpisah, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember, Anwar mengatakan, proses mutasi pejabat harus mempertimbangan kualitas. Terutama yang memiliki visi misi yang jelas, serta matang sesuai dengan bidangnya.

Jangan sampai proses mutasi mengedepankan persoalan like and dislike. Jika ini yang dijadikan pertimbangan, tentu akan membawa implikasi serius terhadap berjalannya roda pemerintahan kedepan. Disinilah kemudian lanjut Anwar, lembaga Baperjakat dituntut lebih jeli lagi pada saat melakukan proses seleksi. Sehingga pada saat memberikan pertimbangan dan masukan, hasilnya lebih objektif dan sesuai dengan harapan masyarakat jember.

Tak hanya anggaran kunker saja yang jumlahnya cukup besar, anggaran untuk kegiatan lainnya juga sangat besar. Sebut misalkan, untuk rapat kelengkapan dewan dianggarkan sebesar 398 juta, kemudian rapat paripurna sebesar 541 juta, peningkatan kualitas anggota dewan sebesar 709 juta dan tunjangan kesehatan sebesar 531 juta rupiah.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jember Lukman Winarno, besaran anggaran untuk anggota dewan di R-APBD dan APBD sebelumnya telah disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan di DPRD Jember. Prinsip penganggaran di DPRD Jember berbasis kinerja. Apalagi selama tahun 2010 kegiatan di dprd jember selalu padat.

Selama ini lanjut Lukman, semua anggaran yang digunakan oleh DPRD Jember bisa dipertanggung jawabkan dengan baik. Berdasarkan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nyaris tidak ada catatan merah dari BPK. Terkait anggaran untuk kunker, menurut Politisi Pdip itu, kunker merupakan suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh anggota dewan.

Sebab ada dua aspek yang ingin diraih dari kegiatan itu, yakni menindaklanjuti keluhan masyarakat dengan membandingkan dengan kondisi daerah lain, lalu mempelajari kemudian mendalaminya. Paling tidak pasca kunker tersebut persoalan yang di jember bisa terdijawab.

Lukman membantah, jika kegiatan kunker terkesan menghabiskan anggaran. Sebab menurutnya, banyak persoalan di masyarakat yang masuk ke Dprd bisa dijawab dengan membandingkan dengan daerah lain.

Senada dengan Lukman, Ketua Fraksi Golkar DPRD Jember Yudi Hartono mengatakan, anggaran di DPRD Jember sifatnya berbasis kinerja. Memang menurutnya, jika dilihat dari jumlah total cukup besar, hanya pada saat pelaksanaan kegiatan jumlah tersebut sangat kecil.

Persoalan kunker menurut Yudi, sudah diatur dalam rapat banmus di awal tahun anggaran. Jadi kata dia, dalam setiap tahun anggaran, kunker DPRD Jember sudah ditetapkan. Hanya saja yudi mengaku lupa berapa kali jatah kunker dalam setiap tahun anggaran.

Yudi juga membantah, jika kegiatan kunker manfaatnya tidak dirasakan langsung masyarakat. Buktinya kata dia, bantuan dari pemerintah pusat seperti dana untuk pembangunan double way gajah mada, baru bisa turun ketika Komisi C mendatangi dirjen PU pusat.

Secara terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa, Suharyono memandang, kunker yang dilakukan oleh wakil rakyat terkesan menghabiskan anggaran saja. Buktinya selama tahun 2010, hasil kunker wakil rakyat belum dirasakan oleh masyarakat.

Suharyono menilai, hasil kunker yang dilakukan oleh anggota dewan, tidak sebanding dengan besaran anggaran yang dikeluarkan oleh APBD Jember. Jadi menurutnya, alangkah lebih bijak jika tidak begitu penting, lebih baik anggota dewan tidak melakukan kunker. Terkecuali ada persoalan di jember yang penyelesaiannya mungkin didapat dari kunker anggota dewan ke daerah lain.

Ialah anggota Badan Kehormatan DPRD Jember dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, Ayub Junaidi, yang sebelumnya mengingatkan agar pada saat membahas persoalan public, rapat dengar pendapat tidak dilakukan secara tertutup.

Ketua FKB itu berpendapat, rapat dengar pendapat dewan yang dilakukan secara tertutup, justru akan menimbulkan pandangan miring dari masyarakat. Apalagi saat ini, keterbukaan infomasi kepada masyarakat sudah dijamin dengan Undang-Undang K-I-P.  Semestinya para pejabat publik apalagi anggota dewan yang notabene mewakili 2 juta lebih masyarakat jember, memberikan akses informasi secara luas kepada masyarakat.

Ayub mengaku heran, jika hari ini masih ada kebijakan komisi yang menggelar hearing dengan tertutup. Apalagi yang dibahas bukan persoalan privat, melainkan persoalan yang berkaitan dengan masyarakat.

Untuk itulah menurut Ayub, sudah tidak alasan lagi bagi seluruh komisi di dewan untuk menggelar hearing tertutup, kecuali yang dibahas saat itu berkaitan dengan privasi seseorang.

Sementara Anggota Komisi D DPRD Jember Syahroni menjelaskan, tidak ada maksud pihaknya menyembunyikan informasi kepada masyarakat, apalagi menerima sesuatu dari pihak PT JHS.

Menurutnya, Komisi D sengaja menggelar hearing tertutup agar pembahasannya tidak terlalu melebar. Hearing kemarin hanya membahas terkait jaminan sosial tenaga kerja atau jamsostek buruh PT JHS.   Begitulah, sungguh disayangkan sikap dari Komisi D tersebut. Sebab katanya, hearing kemarin hanya membahas persoalan jamsostek. Lantas, jika memang hanya membahas jamsostek mengapa harus tertutup? Bukankah jamsostek merupakan kewajiban perusahaan kepada tenaga kerjanya.

Politisi PKS itu mengaku, memang hearing kemarin terkesan kontradiktif. Padahal jika persoalan perusahaan dan jamsostek dibuka kepada public, masyarakat terutama tenaga kerja dan pengusaha akan lebih mengerti, ada aturan yang harus dipenuhi oleh perusahaan untuk memberikan jaminan sosial kepada pekerjanya.

Secara terpisah, Koordinator Forum Komunikasi Anak Bangsa, Suharyono menyayangkan jika di DPRD Jember masih ada informasi yang terkesan di tutup-tutupi oleh anggota dewan. Padahal, dewan merupakan institusi tempat pengaduan masyarakat.

Suharyono juga tidak habis fikir mengapa di dewan masih ada rapat tertutup. Padahal hal tersebut justru bertolak belakang dengan undang-undang K-I-P. Selain itu, di masyarakat akan muncul kesan, anggota dewan ternyata tidak serius untuk membahas atau bahkan menyelesaikan persoalan di masyarakat.

Untuk itulah lanjut Suharyono, pihaknya berharap agar kejadian tersebut tidak akan terulang di masa yang akan dating, sebab saat ini masyarakat sudah semakin cerdas dan tidak mudah untuk di bohongi.

Usulan kenaikan UMK Jember sebesar 50 ribu rupiah telah melalui beberapa pertimbangan. Kemudian melihat beberapa hal seperti angka inflasi, pertumbuahn ekonomi dan angka kehidupan layak Jember serta daya beli masyarakat.

Jadi usulan kenaikan UMK sebesar 50 ribu rupiah tersebut, telah dilalui dengan sejumlah pertimbangan dan diskusi mendalam oleh Depekab Jember. Demikian Ungkapan Ketua Depekab Jember Sugiarto.

Menurutnya, dari tahun ke tahun UMK jember selalu mengalami kenaikan. Tahun 2009 lalu UMK Jember sebesar 785 ribu, kemudian tahun 2010 naik menjadi 825 ribu, dan tahun 2011 mendatang diusulkan naik menjadi 875 ribu rupiah. Usulan kenaikan umk tersebut lanjut Sugiarto, tergolong tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten atau kota di wilayah Jawa Timur.

Sugiarto memerintahkan kepada disnakertrans pada saat SK Gubernur telah turun, untuk segera melakukan sosialisasi kepada seluruh perusahaan di jember. Agar pada awal tahun 2011 nanti mendatang, besaran UMK yang baru bisa langsung diterapkan.

Jika pemkab menganggap angka tersebut telah layak, namun Anggota Komisi D DPRD Jember, Syahroni justru menilai usulan kenaikan UMK sebesar 50 ribu rupiah tak terlalu signifikan. Menurut Ayong sapaan akrab Syahroni, jika melihat kebutuhan sehari-hari, kemudian biaya pendidikan yang semakin mahal, usulan UMK sebesar 875 ribu masih terlalu kecil.

Untuk itulah dalam waktu dekat Komisi D kata Ayong, akan memanggil dinas terkait dan Depekab Jember, untuk menanyakan mengapa usulan kenaikan UMK hanya 50 ribu rupiah. Sebab jika melihat kebutuhan hidup layak di jember, paling tidak UMK jember sebesar 900 ribu rupiah.

Ayong berharap, kedepan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tidak diberlakukan general. Tetapi bisa diberlakukan secara sektoral sesuai bidang usaha, dan prestasi kerja karyawan.

Senada dengan ayong, Ketua Serikat Buruh Untuk Kemakmuran (Serbuk) Jember, sutrisno berpendapat, usulan kenaikan UMK sebesar 50 ribu rupiah, menunjukkan jika Pemkab Jember tidak memihak kepada kepentingan buruh.

Berdasarkan hasil perhitungan Serbuk kata Sutrisno, dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari serta biaya pendidikan yang semakin mahal, minimal UMK Jember sebesar Rp 1,1 Juta.

Untuk itulah lanjut Sutrisno, pihaknya akan berkirim surat kepada Pemkab Jember, sekaligus mempertanyakan mengapa usulan UMK dari pemkab masih sangat minim.

Seperti di beritakan sebelumnya, Pimpinan DPRD Jember memilih melakukan konsultasi ke Gubernur Jawa Timur Dan Mendagri, terkait pembahasan RAPBD 2011 dan RPJMD 2010-2015. Sebab DPRD Jember kawatir, di tengah pembahasan dua raperda tersebut surat penonaktifan kepada bupati atau wakil bupati turun.

Sehingga jika hal tersebut terjadi, DPRD Jember tidak disalahkan oleh masyarakat dan mempunyai dasar serta solusi terhadap pembahasan RAPBD dan RPJMD. Demikian penjelasan Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf.

Menurutnya, untuk pembahasan RAPBD dijadwalkan akan mulai dibahas pada tanggal 11 november besok, dengan diawali pembahasan dengan tim anggaran Pemkab Jember. kemudian dilanjutkan dengan sidang paripurna esok harinya.

Saptono mengaku, untuk penjadwalan sidang paripurna, badan musyawarah DPRD Jember mau tidak mau harus menyesuaikan dengan jadwal sidang bupati dan wakil bupati jember. Karena nota pengantar RAPBD harus disampaikan oleh bupati atau wakil bupati.

Saptono juga memastikan untuk raperda yang akan dibahas terlebih dahulu adalah RAPBD. Sebab semua anggaran yang di butuhkan masyarakat tertuang dalam RAPBD.

Sementara Ketua Tim Anggaran Pemkab Jember Sugiarto mengaku, pada prinsipnya pemkab sangat siap untuk membahas dua raperda tersebut. Hanya saja pemkab menginginkan agar rapbd terlebih dahulu dibahas. Sebab berdasarkan permendagri tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, RAPBD harus menjadi apbd satu bulan sebelum akhir tahun anggaran.

Sugiarto mengaku optimis, meski saat ini bupati dan wakil bupati menjalani siding, pembahasan dan penetapan RAPBD tidak akan mengalami keterlambatan. Apalagi dalam waktu dekat pembahasan rapbd akan segera dimulai.

Lebih lanjut Sugiarto menjelaskan, untuk tahun 2011 mendatang, program prioritas Pemkab Jember akan bertambah menjadi 6 sektor. Yakni pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastuktur pedesaan, penguatan lembaga pemerintahan desa dan peningkatan ekonomi kerakyatan.

Sedikitnya ada lima hingga tujuh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Jember, yang harus segera dimutasi ke tempat baru, sebab kemampuan 7 kepala SKPD tersebut lebih bermanfaat jika ditempatkan di SKPD yang lain. Demikian penilaian Ketua Komisi A Mohammad Jufriyadi.

Hanya saja sayangnya, ketika ditanya siapa saja kepala skpd itu, Jufriyadi enggan menyebutkannya. Dia beralasan kewenangan mutasi sepenuhnya ada di tangan bupati. DPRD sifatnya hanya memberikan masukan saja. secara pribadi kata jufriadi, dirinya menginginkan agar gerbong mutasi dilakukan sebelum pembahasan R-APBD Jember tahun 2011, sehingga kepala skpd yang baru bisa terlibat aktif dan paham berapa besaran anggaran yang ia miliki selama satu tahun anggaran.

Jufriadi meminta kepada masyarakat, jika nantinya terjadi gerbong mutasi di lingkungan pemkab, jangan dipandang terlalu politis. Mutasi di lingkungan pemerintahan merupakan suatu keniscayaan dan memang sangat lumrah terjadi.

Berbeda dengan Jufriadi, Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember Ayub Junaidi berpendapat, gerbong mutasi merupakan kewenangan penuh bupati, dengan pertimbangan dan masukan dari baperjakat. DPRD sendiri menurutnya tidak punya kewenangan untuk mengintervensi proses mutasi.

Hanya kata Ayub, FKB menginginkan jika harus ada mutasi, profesionalitas harus menjadi pertimbangan utama, dan harus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Jangan sampai persoalan like and dislike serta kedekatan emosional menjadi pertimbangan utama.

Sementara Bupati Jember Mohammad Zainal Abidin Djalal mengatakan, untuk saat ini pemkab masih fokus menyelesaikan RPJMD dan R-APBD tahun 2011. Sehingga dirinya belum bisa memastikan kapan proses mutasi akan dilaksanakan.

Meski belum bisa memastikan kapan mutasi akan dilaksanakan, Djalal tetap memastikan pasti akan melakukan gerbong. sebab menurutnya dalam suatu pemerintahan proses mutasi merupakan hal yang biasa. Apalagi jabatan seorang pns pasti ada tenggang waktunya. Djalal menambahkan, saat ini pemkab sedang menginventarisir pejabat yang akan memasuki masa pension. hal ini dilakukan untuk mempermudah proses mutasi nantinya.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Jember Miati Alvin sebelumnya mengaku, saat ini BKD telah memiliki data terkait evaluasi kinerja pns di lingkungan pemkab jember, sehingga kapanpun baperjakat akan melakukan mutasi bkd siap melaksanakannya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Jember Anwar mengatakan, proses mutasi pejabat sangat ditentukan oleh kebijakan seorang kepala daerah. Anwar berpendapat, pertimbangan utama sebelum dilakukan mutasi adalah menempatkan seseorang yang memiliki visi yang jelas untuk memajukan jember, serta memiliki pengalaman dalam memimpin SKPD.

Jangan sampai kata Anwar, proses mutasi mengedepankan persoalan like and dislike dan hubungan kedekatan dengan bupati. Jika ini terjadi tentu akan membawa implikasi serius terhadap berjalannya roda pemerintahan kedepan.

Untuk itulah, peran baperjakat dituntut lebih jeli pada saat melakukan proses seleksi. Agar pada saat memberikan pertimbangan dan masukan kepada bupati, hasilnya lebih objektif dan sesuai dengan harapan masyarakat jember.

Besaran tarif sewa yang hanya 100 rupiah per meter dirasa terlalu kecil, apalagi dengan perkembangan kawasan bisnis di perkotaan, semestinya harus ada pembahasan bersama antara legislatif dan eksekutif terhadap revisi tarif tersebut. Demikian disampaikan Anggota Komisi C DPRD Jember Yudi Hartono. Yudi berpendapat, keberadaan tarif stren kali harus dilakukan penyesuaian. Sebab dirinya kawatir, dengan tarif lama retribusi ke PAD Jember tidka terlalu signifikan.

Sementara Ketua Badan Legislasi DPRD Jember Lukman Winarno mengatakan, berdasarkan hasil rapat badan legislasi, selama tahun 2010 banleg akan lebih berkonsentrasi kepada pembahasan serta penyesuaian perda yang berkenaan dengan tariff.

Lukman menerangkan, berdasarkan kajian banleg ternyata banyak perda tarif yang ternyata sudah usang dan perlu segera dilakukan penyesuaian. Salah satunya perda tentang tarif sewa lahan stren kali tersebut.

Dia melanjutkan, jika tidak segera dilakukan penyesuaian, maka tidak akan terjadi kenaikan terhadap PAD Jember. Untuk itulah sejak beberapa waktu lalu, banleg sudah mulai melakukan pembahasan internal terkait perda yang telah usang.

Lukman menambahkan, selain perda retribusi ada beberapa perda yang menjadi perhatian khusus banleg. Terutama “warisan” dari DPRD periode  lalu yakni perda kawasan bencana alam dan rencana tata ruang dan wilayah. Untuk itu banleg membuat skala prioritas perda yang harus segera dibahas dan disahkan oleh dewan, baik perda inisiatif maupun usulan dari eksekutif.

Menanggapi desakan kenaikan tarif sewa lahan stren kali, Kepala Dinas Pengairan Jember Rasyid Zakaria mengatakan, untuk lahan pertanian pihaknya memang berencana akan menaikkan tarifnya.

Namun untuk kawasan pemukiman, Rasyid dengan tegas menolak ide tersebut. Dia beralasan, jika terjadi kenaikan tarif maka masyarakat akan terbebani dengan kebijakan tersebut.

Rasyid mengaku, selama dirinya menjabat sebagai kepala dinas pengairan, tidak pernah mengeluarkan kebijakan baru terkait tarif sewa lahan sten kali. Kebijakan sewa tersebut merupakan kebijakan kepala dinas sebelum dirinya.

Mengenai besaran retribusi stren kali kepada PAD Jember, menurut Rasyid, hampir setiap tahun mengalami kenaikan. Mulai dari 80 juta per tahun hingga sekarang mencapai 115 juta rupiah.

Untuk itulah jika memang target PAD bisa terpenuhi dengan tarif lama, dinas pengairan tidak akan menaikkan tarif tersebut. Justru kata Rasyid jika tarif tersebut dinaikkan muncul kekhawatiran akan muncul banyak persoalan.