Puluhan aktifis buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jember, senin pagi, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Jember. Mereka mendesak seluruh pimpinan perusahaan untuk memberikan upah yang layak dan meningkatkan kesejahteraan buruh.
Dalam orasinya, Korlap Aksi Ahmad Mufti menilai, selama ini kehidupan serta kesejahteraan buruh masih jauh dari angka kehidupan hidup layak. Apalagi nasib tenaga kerja indonesia masih rentan dengan berbagai tindak kekerasan.
Untuk itulah menurut Mufti, pihaknya mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Seperti mengamandemen undang-undang 39 tahun 2004 tentang PPTKILN kemudian merevisi perda nomer 5 tahun 2008 tentang perlindungna Tki Asal Jember, serta menghapus sistem kontrak.
Sementara dalam siaran pers nya, Aliansi Jurnalis Independen Jember, mendesak seluruh perusahaan media untuk memberikan upah yang layak kepada jurnalis di jember. AJI menilai, selama ini upah jurnalis di jember masih di bawah angka kebutuhan hidup yang layak.
Berdasarkan survey yang dilakukan AJI Jember, upah layak bagi jurnalis jember sebesar 2,3 juta rupiah. Angka tersebut telah disesuaikan dengan empat komponen ditambah 10 persen untuk tabungan.
Massa Aliansi Buruh Jember langsung diterima oleh Kadisnakertrasn Jember, Mohammad Tamrin. Menurut tamrin, pada prinsipnya disnakertrans jember sepakat dengan aspirasi dari aliansi buruh.
Untuk itu kata tamrin, jika memang ada perusahaan yang belum memberikan upah sesuai UMK, perwakilan buruh segera melaporkan kepada pihaknya. Paling tidak disnaker akan melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Pada saat yang bersamaan, puluhan aktifis Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Jember berunjuk rasa di depan Gedung Dprd Jember. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghapus komersialisasi di dunia pendidikan. Selain itu mereka juga mendesak pemerintah, untuk segera menindak tegas perusahaan yang belum memberikan upah layak kepada buruh.
Leave a Reply