Gubernur Jawa Timur Sukarwo hari ini melantik bupati dan wakil bupati terpilih MZA Djalal – Kusen Andalas. Terkait persoalan hukum yang saat ini sedang melilit Kusen, gubernur masih menunggu nomor register perkara dari Pengadilan Negeri Jember untuk pengajuan usulan penonaktifan Kusen sebagai wakil bupati Jember.
Gubernur Jawa Timur Sukarwo ketika ditemui usai acara pelantikan mengatakan, gubernur dalam persoalan hukum kepala daerah tingkat kabupaten dan kota hanya bersifat administrative. Sesuai aturan perundang-undangan, seorang gubernur tidak bisa mendorong ataupun memperlambat proses pengajuan usulan penonaktifan kepala daerah.
Sama halnya dengan penonaktifan bupati Lumajang Syah Razad Masdar yang saat ini menjalani persidangan di pengadilan negeri Jember, untuk penonaktifan Kusen juga akan diajukan kepada Mendagri, setelah dirinya mendapat nomor register perkara dari Pengadilan Negeri Jember.
Diberitakan sebelumnya, Kusen sejak hari Rabu lalu menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jember atas kasus dugaan korupsi dana operasional pimpinan DPRD Jember dan pengadaan pakaian dinas. Dalam dakwaannya jaksa penuntut umum memperkirakan akibat perbuatan terdakwa secara bersama-sama dengan pimpinan DPRD dan sekretarias DPRD, negara mengalami kerugian hingga 750 juta rupiah.
Sementara kuasa hukum terdakwa Mohammad Holili menilai, dakwaan jaksa penuntut umum lebih kental nuansa politisnya dibandingkan nuansa yuridis. Sebab Holili melihat banyak sekali kejanggalan fakta hukum yang disampaikan jaksa. Salah satunya Kusen dituduh menerima bantuan perjalanan dinas ke Surabaya tahun 2010, padahal sejak tahun 2005 Kusen sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan DPRD, tetapi menjabat sebagai wakil bupati Jember definitive.
Leave a Reply