Bupati Jember MZA Djalal pasang badan terkait kasus dugaan korupsi tukar guling tanah brigif. Meski saat ini persoalan tersebut akan masuk ke ranah hokum, Jalal sangat yakin dengan proses tukar guling tersebut justru pemerintah kabupaten sangat diuntungkan. Hal ini disampaikan Jalal saat membacakan jawaban bupati atas tanggapan umum fraksi dalam sidang paripurna DPRD Jember Jumat siang.
Menurut Jalal, tahun 2008 lalu dirinya menerima permintaan dari komandan brigif saat itu, yang meminta agar tanah yang ditempati markas brigif disertifikat. Saat itu baik pemerintah kabupaten maupun DPRD belum ada yang tahu bahwa itu tanah aset pemkab. Dalam proses pengurusan sertifikat itulah ada keterangan dari agraria bahwa tanah tersebut tanah milik pemerintah kabupaten.
Dalam MoU lanjut Jalal, tidak ada klausul yang menyebutkan tukar guling dalam bentuk bangunan atau uang. Karena itu Jalal memutuskan meminta kompensasi dalam bentuk uang senilai 11 milyar kepada investor, dan uangnya masuk dalam kas negara melalui pos pendapatan asli daerah dari sektor lain-lain. Baru kemudian dana tersebut dimanfaatkan untuk pengembangan rumah sakit.
Menurut Jalal dirinya meminta dalam bentuk uang bukan tanpa alasan, tetapi sebagai langkah antisipasi karena mencium gelagat tidak baik. saat itu jalal khawatir jika diminta dalam bentuk bangunan akan berlarut-larut. Buktinya markas brigif yang dibangun oleh investor hingga saat ini masih belum selesai. Sementarapengembangan rumah sakit sudah berhasil diselesaikan dengan biaya dari hasil tukar guling tersebut.
Sebelumnya dalam pandangan umum fraksi laporan pertanggung jawaban penggunaan APBD, fraksi kebangkitan bangsa meminta bupati menjelaskan proses tukar guling tanah brigif, karena saat ini masuk ke dalam ranah hokum. Kejaksaan tinggi Jawa Timur sendiri sudah menetapkan 3 orang pejabat pemkab Jember sebagai tersangka, karena dinilai ketiga pejabat inilah yang paling bertanggung jawab.
Leave a Reply