50 orang anggota DPRD Jember tahun ini mendapatkan jatah 200 juta rupiah per orang untuk menyalurkan dana bantuan sosial kepada masyarakat. Sementara untuk ketua mendapat jatah 350 juta dan wakil ketua masing-masing 300 juta rupiah.

Ketua DPRD Jember Saptono Yusuf menjelaskan, bantuan sosial saat ini dibagi menjadi dua, 50 persen untuk bantuan fisik dan 50 persennya lagi untuk bantuan non fisik. Meski demikian untuk urusan pencairan dan pelaksanaannya langsung akan ditangani oleh SKPD terkait. Seperti misalnya bantuan fisik, lebih banyak dianggarkan melalui dinas pekerjaan umum. Sementara untuk non fisik banyak dianggarkan melalui bagian ekonomi dan kesra.

Anggota dewan lanjut Saptono hanya berperan merekomendasikan proposal yang diajukan oleh masyarakat. Sehingga setelah itu ketika ada penyelewengan menjadi tanggung jawab SKPD dan masyarakat penerima. Hanya saja memang masih ada celah terjadinya kecurangan. Untuk itu jauh sebelumnya pimpinan dewan sudah memberikan pengarahan kepada semua anggota, untuk berhati-hati dan tidak main-main dengan penyaluran anggaran tersebut.

Melihat bantuan sosial yang pada periode lalu bernama dana jaring aspirasi masyarakat menuai sedikit persoalan khususnya terkait penerima yang masih kerabat sendiri, Saptono berpendapat tidak seharsnya kriteria penerima melihat kerabat atau bukan. Tetapi memang harus didasarkan kelayakan. Meski keluarga jika memang layak menerima bukan berarti tidak boleh.

Bahkan lebih ekstrem lagi menurut Saptono, anggaran ini bukan hanya diperuntukkan bagi konstituen saja. Proposal yang masuk kepadanya misalnya, justru banyak yang dari dapil lain. Artinya ketika sudah masuk ke gedung dewan anggota DPRD bukan lagi menjadi milik konstituen, tetapi milik masyarakat Jember secara keseluruhan.

This entry was posted on Friday, July 2nd, 2010 at 16:46 and is filed under Seputar Jember. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.