Keputusan menteri perikanan dan kelautan Fadel Muhammad menghapus segala bentuk retribusi bagi nelayan mendapat dukungan anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Jember Abdul Halim, yang juga merupakan warga Puger. Sebab penarikan retribusi di Puger selama ini tidak sistematis, sehingga menurut Halim terjadi kebocoran yang sangat besar.

Menurut Halim, ada dua jenis retribusi yang diterapkan di Puger, yakni retribusi hasil tangkapan dan retribusi tempat pelelangan ikan. Tapi kebiasaan nelayan Puger setelah pulang dari melaut tidak langsung membawa hasil tangkapannya ke TPI, tetapi langsung dibawa pulang. Sehingga hasil tangkapannya tidak dijual di TPI untuk menghindari retibusi.

Halim menilai pendapatan daerah dari retribusi kepada nelayan masih sangat kecil dibandingkan dengan penghasilan nelayan. Biasanya penarikan ilakukan ke erumah-rumah, dan para nelayan memberikan retribusi sekenanya. Sebab petugas penarikan retribusi tidak tahu berapa ton jumlah hasil tangkapan nelayan karena hasil tangkapan tidak dijual melalui tempat pelelangan ikan.

Lebih jauh Halim menerangkan, jika benar pemerintah pusat mengganti pendapatan daerah dari retribusi nelayan melalui DAK, tentu jauh lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah. Mengenai target peningkatan hasil tangkapaan yang disyaratkan oleh menteri perikanan, Halim optimis bisa dicapai. Sebab tren jumlah tangkapan ikan di Puger makin lama justru semakin meningkat.

This entry was posted on Tuesday, December 29th, 2009 at 16:29 and is filed under Seputar Jember. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.