Persoalan DPT nampaknya tidak pernah usai di bicarakan. Protes penetapan DPT dari berbagai kalangan terus bergulir. Selasa siang jaring pemilih rasional atau Japer melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bandenduk dan KPUD Jember. Mereka mempertanyakan persoalan masuknya balita dalam DPT dan tidak tercatatnya ratusan pemilih pemula.

Ketua Japer Kustiono menuturkan, selama ini terjadi saling lempar tanggung jawab antara KPU dan Bapenduk. KPU mengatakan bahwa data diperoleh dari Bapenduk, sementara Bapenduk mengatakan bahwa DPT merupakan tanggung jawab KPU. Karena itu Japer sebelum mendatangi KPU melakukan klarifikasi kepada Bapenduk terlebih dahulu.

Japer tidak berhasil menemui kepala Bapenduk Jember Hendroyono. Namun Japer ditemui kepala bidang informasi dan perkembangan data penduduk Saiful Bahri. Saiful mengatakan, persoalam DPT merupakan tanggung jawab KPU. KPU tidak bisa mengkambing hitamkan Bapenduk dalam persoalan DPT ini. Sebab sesuai undang-undang Bapenduk hanya berhak memberikan data penduduk dan potensi pemilih pilkada atau DP4, sebagai bahan dasar untuk penetapan DPT. Dan DP4 itu sudah diserahkan 5 April 2008 lalu, untuk kepentingan pilgub. Seharusnya dari data itu KPU melakukan verifikasi ulang, sehingga DPT yang di tetapkan sesuai dengan kondisi terkini. Bukan hanya mengkopi paste DP4 pada tahun 2008.

Setelah melakukan askinya di kantor Bapenduk, aktivis Japer melanjutkan aksinya di kantor KPUD Jember. Sayangnya hampir seluruh anggota KPUD Jember sedang berada di hotel mulia untuk memberikan pembekalan kepada PPK dan KPPS.