Pelaksanaan pemilu kian dekat, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh KPUD Jember sebagai pelaksana pemilu. Mulai dari mempersiapkan logistik pemilu, sampai proses sosialisasi. Khusus proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jember, mendapat sorotan tajam dari salah satu pemantau pemilu, yakni Komite Indpenden Pemantau Pemilu, atau KIPP. KIPP sebagai pemantau pemilu tidak yakin, jika proses sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU jika tidak ada terobosan baru, maka tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah.
Jika memang demikian, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, sejauh mana proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jember? Kemudian, bagaimana tanggapan KIPP terhadap proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPU?
Menurut anggota KPUD Jember, divisi humas dan sosialisasi, Sejak 2 minggu lebih, KPUD Jember terus mengencarkan proses sosialisasi kepada masyarakat, bahkan, sosialisasi akan dilaksanakan di 31 titik di seluruh Kabupaten Jember. Menurut Eksan, dengan waktu yang kian dekat, KPUD Jember terus menerus menggencarkan proses sosialisasi kepada masyarakat, dengan harapan tingkat partisipasi masyarakat semakin meningkat.
KPUD Jember kata Eksan, pada proses pemilu sekarang membidik pemilih yang berada di tempat marginal dan jarang tersentuh, baik dalam proses informasi, maupun tingkat pendidikan yang masih tegrolong rendah. Terkait kekhawatiran mengenai sosialisai yang dilakukan oleh KPU tidak berjalan maksimal. Eksan menganggap hal itu merupakan sesuatu yang biasa, dan dijadikan sebagai pelecut untuk kpu lebih bersemangat. “Ya itu sebagai penyemangat mas, agar KPU lebih giat sosialisasi” ujarnya kepada KISS FM.
Meski demikian, Eksan sendiri tidak memungkiri proses sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD Jember agak tersendat. Pasalnya kata dia, perubahan undang-undang pemilu cukup menyulitkan KPU. Apalagi perpu tentang pemilu, yang baru saja ditandatangani oleh presiden, kabarnya mengesahkan tanda contreng pada gambar partai dan nama caleg. Padahal sebelumnya lanjut eksan, mengesahkan satu tanda contreng.
Yang jelas kata Eksan, dengan perubahan seperti ini, mau tidak mau KPU harus kembali mensosialisasikan perubahan mendasar pada pemberian suara untuk Pemilu 2009 mendatang. Meski terasa berat, KPU optimis angka golput bisa ditekan hngga 30 persen, karena dengan MK mengesahkan sistem suara terbanyak, akan berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat semakin tinggi.
Sementara itu, Koordinator Monitoring KIPP, Ahmad Faidi Sujai, mengatakan sosialisasi pencoblosan yang dilakukan KPUD Jember tidak maksimal, pasalnya sosialisasi yang dilakukan KPUD ternyata di lapangan, tidak bisa mencover seluruh pemilih marjinal. Di samping itu, Faidi mempertanyakan mengapa selama proses sosialisasi , KPUD Jember hanya mencover puluhan orang saja, padahal jika KPU ingin maksimal sosialisasinya maka harus melibatkan semua masyarakat.
Selain keterlambatan turunnya anggaran lanjut Faidi, gerak KPU dalam melakukan sosialisasi juga sangat sempit. Kondisi seperti ini menurut Faidi, akan berakibat pada sosialisasi menjadi percuma, dan jangan heran kata dia, jika tingkat partisipasi masyarakat tetap rendah, dan apatis terhadap pelaksanaan pemilu.
Meski demikian, Faidi menyarankan kepada KPUD Jember, jika bidikan KPU selama proses sosialisai adalah kelompok marginal, maka kpu harus menggandeng ormas-ormas. Faidi optimis, jika KPUD menggandeng ormas yang memiliki daya jangkau luas, tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi. Jika KPU mengatakan suksesnya pemilu menjadi tanggung jawab bersama, seharusnya KPU tidak menempatkan dirinya sebagai lembaga eksklusif, yang tidak mau bekerja sama dengan lembaga lain.
Persoalan keterlambatan anggaran untuk sosialisasi menurut Faidi, tidak bisa dijadikan alasan dalam melakukan proses sosialisasi. Jika KPU mau menjalin komunikasi yang baik dengan ormas-ormas, maka dirinya yakni proses sosialisasi akan maksimal, dan angka golput bisa ditekan.
Leave a Reply