Puluhan tukang ojek dan tukang becak yang menamakan dirinya Forum Peduli Reformasi, Senin siang mendatangi gedung DPRD Jember. Mereka menuntut DPR-RI membatalkan pengesahan RUU LLAJ, karena dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Koordinator aksi Nasrullah menuturkan, RUU LLAJ yang diusulkan Departemen Perhubungan utamanya pengurusan SIM yang harus melalui SIM sementara, justru memperpanjang birokrasi yang juga berpotensi mempertinggi potensi pungli.
Dalam RUU LLAJ, selain kendaraan bermotor ada keharusan bagi pemilik sepeda pancal becak dan andong juga mendaftarkannya. Artinya pemerintah akan memeras rakyat kecil dengan menarik retribusi kendaraan yang dimiliki masyarakat miskin.
Di gedung DPRD Jember puluhan pengunjuk rasa ini ditemui langsung Ketua Komisi A Abdul Ghofur dan Ketua Komisi C Heri Budi Ermawan. Kepada pengunjuk rasa Heri mengaku sepakat dengan pernyataan sikap Forum Peduli Demokrasi, bahwa RUU LLAJ hanya semakin menyengsarakan rakyat. Sebagai wujud persetujuannya Ghofur dan Heri menandatangani pernyataan sikap tersebut, dan langsung mengirimkannya ke sekretariat DPR-RI melalui fax di DPRD Jember.
RUU LLAJ ini selain dinilai memberatkan masyarakat jika disahkan, akan terjadi pengalihan kewenangan dari yang sebelumnya di tangani polisi, beralih menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Padahal terkait kendaraan bermotor ini menyangkut keamanan yang sudah sewajarnya menjadi kewenangan pihak kepolisian.
Leave a Reply